Jamkesmas / Jamkesda

JAMKESDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok  Nomor 03 Tahun 2010.

TUJUAN   :

Tujuannya menjamin agar peserta memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

 

SASARAN PELAYANAN :

Sasaran pemberian bantuan JAMKESDA adalah :

  1. Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS Pusat atau peserta jaminan kesehatan lainnya.
  2. Peserta JAMKESDA ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok
  3. Peserta JAMKESDA yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan Kartu Peserta Jamkesda.
  4. Kartu Peserta Jamkesda berfungsi sebagai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
  5. Kartu Peserta Jamkesda dilarang untuk dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemiliknya.

 

PROSEDUR PELAYANAN :

I. Pelayanan Kesehatan Dasar

  1. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar peserta harus menunjukan kartu JAMKESDA;
  2. Pelayanan Desehatan Dasar dilakukan di PPKI (Puskesmas);
  3. Bila menurut indikasi medis peserta memerlukan pelayanan pada tingkat lanjut, maka PPK I dapat merujuk peserta ke PPK II (Rumah Sakit Pemerintah);
  4. PPK II menerima rujukan wajib merujuk kembali peserta JAMKESDA disertai jawaban dan tindak lanjut yang harus dilakukan jika secara medis peserta sudah dapat dilayani di PPK I yang merujuk waktu 2×24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya yakni kartu peserta disertai KK dan KTP.

II. Pelayanan Tingkat Lanjutan

  1. Peserta JAMKESDA yang memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (RTJL dan RITL), dirujuk dari PPK I ke PPK II secara berjenjang dengan membawa Kartu JAMKESDA/Identitas kepesertaan lainnya dan Surat rujukan yang ditujukan sejak awal. Pada kasus gawat darurat (emergency) tidak memerlukan surat rujukan;
  2. Pelalayan tingkat lanjutan sebagaimana ditas meliputi : a). Pelayanan rawat jalan lanjutan (spesialistik) di Rumah Sakit;  b). Pelayanan rawat inap peserta diberikan di kelas III (tiga) atau ruang khusus di Rumah Sakit; c). Pelayanan Obat-obatan dan alat/bahan medis habis pakai; d). Pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya.
  3. Rujukan pasien antar PPK II termasuk rujukan PPK II ke luar Kota Depok dilengkapi surat rujukan dari rumah sakit asal pasien dengan membawa identitas kepesertaannya;
  4. Peserta JAMKESDA dalam keadaan gawat darurat wajib ditangani langsung tanpa diperlukan surat rujukan. Apabila setelah penanganan kegawatdaruratannya peserta belum melengkapi identitasnya, maka yang bersangkutan diberi waktu 2×24 jam hari kerja untuk melengkapi identitasnya yakni kartu peserta disertai KK dan KTP;
  5. Pada kasus gawat darurat maka Surat Jaminan Pelayanan (SJP)  dari UPT JAMKESDA dapat diurus dalam waktu 2×24 jam hari Kerja.
  6. Agar terjadi effisiensi pelayanan, pemberian obat wajib menggunakan formularium obat jamkesmas dirumah sakit;
  7. Alat medis Habis Pakai (AMHP) tertentu dapat diklaimkan terpisah. Pilihan penggunaan AMHP mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan harga yang ekonomis dapat diklaimkan terpisah;
  8. Pelayanan darah dapat diklaimkan terpisah;
  9. Pelayanan RJTL dan pelayanan RITL di PPK II dilakukan secara terpadu. Dokter berkewajiban melakukan penegakan diagnosa yang tepat. Dokter penanggungjawab harus menuliskan nama dengan jelas serta menandatangani berkas pemeriksaan (resume medik);
  10. PPK lanjutan melakukan pelayanan dengan efisiensi dan efektif.

III.  Biaya

Biaya transport rujukan pasien dari Puskesmas ke PPK II menjadi tanggung jawab Puskesmas yang merujuk, sedangkan biaya transportasi pemulangan     pasien dari Rumah Sakit serta rujukan dari RS ke RS lainnya tidak ditanggung dalam program ini