Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

(TUPOKSI)

Ditetapkan oleh peraturan Walikota Depok tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan nomor 50 tahun 2008.

 

CAMAT

BAB III pasal 3 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya;

b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya;

c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan dan perundang-undangan;

d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, meliputi aspek :

a. Perizinan;

b. Rekomendasi;

c. Koordinasi;

d. Pembinaan;

e. Pengawasan;

f. Fasilitasi;

g. Penetapan;

h. Penyelenggaraan; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

 

SEKRETARIAT

BAB III pasal 4 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada Renstra Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan;

c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;

d. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan;

e. Pengkoordinasian administrasi kegiatan Seksi;

f. Penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kecamatan;

g. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Kecamatan;

h. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

i. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kecamatan dan Kelurahan;

j. Penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kecamatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Kelurahan; dan

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat.

SEKSI PEMERINTAHAN

BAB III pasal 5 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan Kelurahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas fungsi :

a. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;

b. Pelaksanaan koordinasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

d. Fasilitas pelaksanaan pemilihan umum;

e. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;

f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;

g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;

i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi :

1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;

2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;

3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;

4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan/atau penghapusan Kelurahan;

5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;

6. penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan;

7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.

k. Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan;

l. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;

m. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

n. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi :

1. pembantuan pendataan tanah;

2. pemeliharaan data pertanahan; dan

3. pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.

o. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :

1. surat Keterangan Waris;

2. surat Kuasa Waris;

3. permohonan ukur tanah;

4. surat Pelepasan Hak atas tanah; dan

5. surat persetujuan pembagian hak bersama.

p. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan

q. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat.

 

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

BAB III pasal 6 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

b. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

c. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan kepada pimpinan;

d. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi;

h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;

k. Pelaksanaan pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum;

l. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;

m. Mempersiapkan dan menyusun potensi Hansip/Linmas dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;

n. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :

1. penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;

2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;

3. penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila;

4. pemantauan dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.

o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk memenuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;

p. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;

q. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung bekerjasama dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan setempat;

r. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;

s. Pendayagunaan satuan-satuan Hansip/Linmas di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;

t. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

u. Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja Seksi; dan

v. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

 

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB III pasal 7 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;

b. Pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan administrasi pelayanan penertiban rekomendasi, izin dan pelayanan sesuai batas kewenangan yang telah mendapat pelimpahan dari Walikota;

d. Pelaksanaan fasilitas pengembangan pertanian, peternakan, perbankan, koperasi dan UMKM;

e. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;

f. Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

h. Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

i. Pelaksanaan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Kecamatan;

j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

k. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

l. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Walikota;

m. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BAB III pasal 8 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III pasal 9 Perwa Nomor 50 tahun 2008 :

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada di atas, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.